Ketua Badan Pengkajian MPR Dr. Bambang Sadono menyatakan, masih banyak persoalan yang dihadapi demokrasi kita. Contoh yang paling nyata, dan ada di depan mata adalah sistem pilkada dan soal money politic.
Bambang Sadono menyatakan hal itu ketika berbicara di depan Seminar Nasional di Hotel Aria Barito, Kota Banjarmasin, Jum'at siang 9 Oktober 2015. Seminar bertema "Konsep dan Implementais Sistem demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya" ini diikuti oleh 300 peserta dari sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Sampai hari ini, jelas Bambang Sadono, kita masih menghadapi fenomena aneh dalam demokrasi kita. Mengenai pilkada, misalnya, kita pernah berdebat mengenai bagaimana sistem pilkada yang kita lakukan. Perdebatan ini dimulai oleh DPR yang memutuskan bahwa pilkada melalui pemilihan di DPRD.
"Kalau dari aturan yang dirumuskan di dalam UUD apa yang diputuskan DPR itu benar. Tapi, kemudian timbul perdebatan di masyarakat yang akhirnya presiden mengeluarkan Perppu, kembali ke pilkada langsung. Jadi, timbul pertanyaan di masyarakat sebenarnya apa yang dikehendaki oleh UUD kita.
Kalau dua-duanya di dalam praktik demokrasi sangat diametral, tapi dua-duanya secara konstitusional dianggap benar. Jadi, menurut Bambang, demokrasi tidak bisa dikaji secara cerah, secara terang, apabila kita tidak gunakan pendekatan sosial budaya.
Begitu pula demokrasi dalam konteks yang marak terjadi di depan kita, dan tak pernah terdengar ada upaya mengatasinya, yaitu: money politic. "Tak ada seorang pun di antara kita mengatakan bahwa money politic itu tak sesuai dengan Pancasila," kata Bambang Sadono dalam seminar nasional yang juga dihadiri anggota MPR RI Al Muzamil Yusuf ( Fraksi PKS), Sodik Mudjahid (Fraksi Partai Gerindra), dan Okky Asokawati (Fraksi PPP).
Jadi persoalan untuk mengatasi money politic ini, menurut Bambang, tidak cukup dengan mengandalkan demokrasi yang dibangun melalui sistem, melalui peraturan, tapi demokrasi juga harus dibangun melalui kesadaran sosial budaya.
"Hari ini momen sangat penting bagi kita membahasnya dalam seminar nasional di Banjarmasin ini," ungkap Bambang Sadono.
Seminar nasional diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat ini memang antara lain menyoroti soal pilkada. "Seminar ini sangat relevan, karena kita punya kewajiban untuk menciptakan suasana demokrasi, terutama di Kaimantan Selatan," kata Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Perencanaan Univ. Lambung Mangkurat Prof. Yudi Firmanul Arifin, MSc., dalam sambutan selaku tuan rumah.
Karena itu, Yudi berharap, implementasi Pancasila dalam bidang seni dan budaya perlu direvitalisasi.