Jakarta – Waki Ketua MPR RI DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) menerima delegasi Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang dipimpin Ketua Umum Dwi Septiawati dan dua pendamping anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli dan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Ulla Nurrachwati, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Dalam audiensi tersebut, kepada HNW, Dwi Septiawati mengungkapkan bahwa sebagai wadah lintas parpol, KPPI memiliki titik kesamaan platform yang dibagi dalam empat isu penting yakni pertama terkait edukasi politik bagaimana KPPI harus terus menerus melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat terutama kepada perempuan agar memiliki pemahaman politik yang benar dan bagaiamana cara berkontribusi dalam bidang politik.
Kedua, terkait dengan representasi perempuan dalam bidang politik, yang ketiga terkait proses advokasi soal kebijakan ditataran UU, Perda sampai kepada masyarakat dan yang keempat adalah membangun sinergitas. “Berangkat dari empat platform itulah KPPI menyatukan langkah kami di 26 DPD seluruh Indonesia untuk berupaya berperan bagi bangsa dan negara,” katanya.
Merespon hal tersebut, HNW sangat mengapresiasi KPPI berupaya untuk berkiprah dalam pembangunan bangsa dalam bidang politik. “Kita memang satu pemikiran bahwa sudah sangat seharusnya bila dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara melaui jalur berpolitik, sangat pemnting untuk mengarusutamakan atau memberi ruang yang lebi besar dan luas bagi kiprah kaum perempuan Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, HNW mengatakan bahwa satu hal yang penting digarisbawahi adalah ketika elemen bangsa seluruhnya ingin menggunakan pendekatan demokrasi maka demokrasi itu pada ujung akhirnya adalah untuk kedaulatan rakyat.
“Edukasi seputar demokrasi sangat penting untuk rakyat. Sebab rakyatlah yang menentukan kepemimpinan bangsa. Rakyat sudah tidak lagi melihat dalam memilih itu karena faktor gender pria atau wanita. Saya percaya rakyat dalam memilih itu melihat faktor visi, misi dan bukan gizi. Lalu faktor kapabilitas, bukan hanya elektabilitas, popularitas apalagi isi tas, itu yang harus dijaga dengan terus menerus diedukasi,” pungkasnya.