Saat menjadi narasumber dalam Simposium Nasional Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Sesuai Dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diselenggarakan oleh MPR, 12 Juli 2017, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir ini membaik. "Kalau bicara di dunia internasional, pertumbuhan ekonomi kita bagus," ujarnya.
Meski kondisi yang demikian, pemerintah akan terus menambah kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Diungkapkan pemerintahan saat ini mulai melakukan pembangunan atau memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menghapus subsidi dan mengalihkan subsidi itu untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan pendidikan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut maka diperlukan adanya pemihakan. Pemihakan yang dilakukan adalah, pertama, pemerintah akan melakukan reforma agraria. "Reforma agraria yang akan dilakukan adalah resdistribusi, akses, dan sertifikasi lahan," ungkapnya. Langkah ini perlu dilakukan sebab diakui, 56 persen petani hanya menguasai 0,5 hektar. Diakui tak mudah melakukan reforma agraria sebab ini sudah terlambat 70 tahun. "Meski demikian harus kita selesaikan," paparnya.
Kedua, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia. Diakui pendidikan sudah dikembangkan dengan anggaran sampai 20 persen meski demikian diakui dunia pendidikan kita tidak nyambung dengan dunia usaha. "sehingga pemerintah merumuskan pendidikan dan pelatihan," ucapnya. Masalahnya di sini menurut Darmin, bangsa ini kekurangan guru.
Ketiga, pemerintah akan mengembangkan kesempatan berusaha dan bekerja. "Kita agak fokus pada retail," ungkapnya. Aturan yang akan dipersiapkan adalah mengenai berapa persen kepemilikan mini market dari pemilik aslinya. "Supaya kesempatan orang berusaha terbuka," ujarnya.