Jakarta- Jika bicara soal buruh, pasti yang dibenak setiap anggota masyarakat adalah banyaknya tuntutan-tuntutan terutama soal kesejahteraan, demo turun ke jalan, orasi dan teberan-tebaran spanduk.
Menurut Ketua MPR RI Zukifli Hasan, negara Indonesia saat ini adalah negara yang sangat demokratis. Kebebasan bersuara dan berpendapat di buka seluas-luasnya. Aksi-aksi buruh yang selama ini identik dengan tuntutan-tuntutan adalah hak yang harus dijunjung tinggi. Jaman sekarang tidak bisa main larang. Saat ini tidak seperti jaman otoriter waktu dulu. Pihak-pihak seperti buruh dan pengusaha atau perusahaan harus memiliki sikap saling pengertian.
Perusahaan tidak bisa melarang-larang buruh membentuk serikat pekerja misalnya. Atau melarang-larang dengan berbagai sanksi jika buruh melakukan demo atau tuntutan. Sebaliknya begitu, buruhpun harus melakukan haknya dengan cara dan etika yang baik. Tidak bisa juga buruh memeksakan kehendaknya sampai melakukan aksi anarkis, ujarnya, dalam perbincangan dengan delegasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin ( 8/6 ).
Yang terpenting, lanjut Zulkifli, kedua belah pihak harus mendudukan setiap persoalan baik untuk buruh dan baik pula untuk perusahaan.
Duduklah bersama, buka dialog. Tidak bisa memaksakan kehendak masing-masing. Buruh juga harus sabar dalam melakukan tuntutannya, semua butuh proses. Tidak bisa seperti membalikan telepak tangan. Semua butuh kesabaran, niat yang baik dan jalani saja prosesnya dengan tanpa memunculkan aksi anarkisme. Dan janganlag berputus asa, berjuan terus, lama-lama juga akan menjadi baik untuk semua, tandasnya.
Dalam pertemuan dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum delegasi SBSI 1992 Sunarti mengadukan berbagai permasalahan soal tuntutan-tuntutan buruh yang sampai saat ini hanya dianggap angin lalu. Semua hal yang identik tentang tuntutan buruh seperti outsourcing, upah yang tidak layak sampai keluhan soal kenaikan harga BBM dan sembako, semuanya diadukan kepada Ketua MPR RI.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap beberapa hal yang membuat terkejut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Salah satunya adalah soal berdirinya pabrik semen di Papua yang kabarnya, sekitar 2000 orang buruhnya direktur dari Tiongkok. Di tengah keterkejutannya Zulkifli berjanji akan mengkonfirmasi hal tersebut.
Kalau menurut pendapat saya, itu sangat tidak boleh. Mereka bangun pabrik, buruhnya harus dari warga lokal Papua sana bukan dari orang asing. Tapi, kalau hanya tenaga ahli yang cuma saru orang atau dua orang saja itu tidak mengapa, tegasnya./der