Pimpinan Fraksi PKB MPR RI Lukman Edy menyampaikan keprihatinannya terkait kemungkinan bakal kacauanya pelaksanaan pemilu serentak 2019. Besar kemungkinan kata Edi pemilu 2019, diwarnai praktek plitik uang dan perang sara yang sangat masif. Kemungkinan ini bisa terjadi karena selama ini hampir tidak ada pihak yang melakukan pendidikan politik, termasuk KPU dan Bawaslu. Karena yang dilakukan KPU dan Bawaslu adalah sosialisasi pemilu, bukan pendidikan politik.
Selain politik uang dan perang sara, pemilu 2019 juga akan diwarnai keruwetan dalam hal penghitungan surat suara. Kalau selama ini penghitungan surat suara di TPS baru selesai dini hari, maka pada 2019, pelaksanaan penghitungan suara, kemungkinan baru akan selesai satu hari setelah pencoblosan. Karena itu KPU harus memiliki strategi yang jitu, agar mampu menyelesaikan proses penghitungan suara secara cepat dan akurat.
Pernyataan itu disampaikan Lukman Edy saat menjadi narasumber pada acara dialog pilar negara, kerjasama MPR dengan komisariat wartawan parlemen. Acara tersebut berlangsung di Press Room MPR, DPR dan DPD Rabu (5/4). Bersama pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, keduanya membahas tema "Menuju Pemilu Serentak 2019"
Untuk memudahkan rekapitulasi surat suara, kata Lukman DPR telah mengusulkan Evoting. Tetapi usulan tersebut ditolak KPU dan Bawaslu. Kedua penyelenggara pemilu, itu kawatir dengan kemungkinan terjadinya pembajakan IT, saat penghitungan berlangsung.
"KPU juga bilang masyarakat belum siap melakukan evoting. Memang ada yang gagal, dan kembali pada sistem manual, tetapi tak ada satu negarapun yang melakukan penghitungan sampai pagi, kecuali Indonesia,
Padahal, BPPT sebagai lembaga yang menguasai persoalan teknologi sudah menyampaikan kesiapannya. Mereka juga mengatakan, setiap pembajakan melalui internet akan selalu terlacak.
Untuk mengefisiensikan penghitungan Pansus RUU pemilu, kata Lukman Edy sepakat untuk memotong perhitungan jalur penghitungan. Yang dulu dari TPS ke kelurahan dan Kecamatan, nantinya dari TPS akan langsung di bawa ke Kabupaten kota. Tanpa melalui Desa dan kecamatan.
"Inipun sudah banyak dikritik, dikatakan DPR sengaja melakukan penggiringan. Padahal pemotongan jalur penghitungan ini bertujuan agar KPU mau menggunakan Erekap", kata Lukman Edy lagi.
Menyinggung kemungkinan akan ruwetnya pelaksanaan pemilu 2019, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis meminta MPR untuk kembali berfikir untung ruginya melakukan pemilu serentak. Kemudian mengambil keputusan untuk kembali pada pemilu tak langsung yang pernah dilakukan di Indonesia.
"Terutama dalam pilkada serentak, Jakarta contohnya, saling mencaci dan menghujat, itu bukan kepribadian kita. Selain itu pemilu langsung juga bukan demokrasi Pancasila. Kerusuhan di Jakarta, ternyata juga terjadi dibeberapa daerah lain di Indonesia", kata Margarito menamabhakan.