Jakarta- Perhelatan momen ketatanegaraan perdana bangsa yakni Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2015 dengan agenda utama Pidato Kenegaraan Kepala Negara dalam rangka Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, tanggal 14 Agustus 2015 tepat pukul 08.00 WIB.
Sejak pukul 7.00 WIB pagi, sudah banyak anggota MPR RI yang menghadiri ruang sidang. Tercatat, 470 orang anggota MPR RI yang hadir dan menandatangai daftar hadir dari total anggota sebanyak 680 anggota. Sesuai Tatib MPR, rapat sudah memenuhi syarat untuk dibuka secara resmi.
Agenda pertama adalah pembukaan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dalam pembukaan Sidang Paripurna MPR 2015, Zulkifli Hasan mengatakan, sejak terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945, telah terjadi reposisi dalam kedudukan lembaga-lembaga negara. Perubahan tersebut dalam rangka menjaga dan memperkukuh kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Bunyi pasal ini mengukuhkan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga negara yakni MPR RI yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara. Kini, MPR telah mengalami perubahan dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang membedakan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya adalah wewenang dan tugas-tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan dalam UUD sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Untuk itu, kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu disampaikan kepada rakyat, supaya rakyat mengetahui sudah sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.
"MPR sesuai kewenangannya mengubah dan menetapkan UUD. MPR yang mewadahi unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah memiliki legitimasi untuk memfasilitasi kesesuaian antara penyelenggaran negara oleh seluruh lembaga negara yang didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, maka muncullah Sidang Tahunan MPR RI," ujar Zulkifli Hasan.
Perencanaan penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI, lanjut Zulkilfi, melalui jalan yang panjang. Salah satunya melalui rapat gabungan antara Pimpinan MPR RI dengan para Ketua Fraksi MPR RI dan melalui diskusi dengan semua Pimpinan lembaga-lembaga negara, yang semunay menyatakan dukungannya kepada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI.
Setelah menyelesaikan pidato pembukaannya, Ketua MPR mempersilahkan Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan Pidato Kenegaraannya. Dalam Pidato Kenegaraan di Forum Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyatakan apresiasinya kepada Pimpinan MPR RI dalam pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2015.
Dalam forum ini, saya jadi memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan berbicara kepada rakyat soal pemerintahan dan ketatanegaraan dan soal kinerja pemerintah. Melalui forum ini juga terbuka peluang bagi saya untuk mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil, ujarnya.
Sejak Kabinet Kerja dibentuk, lanjut Jokowi, pemerintah secara ketat menjakanlan program-program pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Nawacita. Pemerintah juga melakukan transformasi hukum dan mental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi selain mendorong pula pertumbuhan ekonomi kreatif.
Pemerintah juga fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api, pelabuhan-pelabuhan, waduk-waduk dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat ( KIS ), Kartu Indonesia Pintar ( KIP ), Kartu Keluarga Sejahtera dan asitensi sosial untuk penyandang disabilitas.
"Namun, pemerintah mengakui masih banyak persoalan yang melanda negara kita, sampai hari ini ketidakstabilan harga masih terjadi, kesenjangan kaya dan miksin masih terjadi termasuk kesenjangan antar wilayah masih ada dan terbuka, kejahatan korupsi masih berlangsung, penegakan hukum masih sepenuhnya belum kokoh. Tapi, pemerintah berjanji akan bekerja keras untuk mengurangi persoalan-persoalan tersebut," tandasnya.
Setelah Pidato Kenegaraan Presiden RI berakhir, Ketua MPR RI menutup secara resmi Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2015. Sidang kemudian berganti dengan Sidang Gabungan DPD dan DPD dan terakhir berlanjut Sidang DPR dengan agenda utama, Pidato Nota Keuangan Presiden RI./der