Pimpinan MPR periode lalu dan periode sekarang mengakui kalau sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan hanya oleh lembaganya maka hasilnya tidak akan optimal. Inginnya MPR adalah sosialisasi yang dilakukan optimal. Untuk itu MPR menjalin kerja sama mengadakan sosialisasi dengan lembaga negara dan kementerian terkait.
Pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015, pimpinan MPR mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir untuk membahas kerja sama sosialisasi. Tujuannya agar sosialisasi yang dilakukan bisa optimal.
Di awal pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan ini merupakan sebuah hal yang penting sebab apa yang dibahas adalah masalah kebangsaan. Dikatakan sesuai dengan UU MD3 bahwa MPR diberi tugas untuk melakukan koordinasi sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Diakui dengan adanya keterbatasan jumlah anggota maka dirasa sangat sulit ketika sosialisasi itu dilakukan dan diberikan kepada seluruh tumpah darah Indonesia. “Sulit dilakukan secara maksimal bila hanya dilakukan oleh anggota MPR,” ujar Zulkifli. Agar sosialisasi optimal maka dengan terus terang Zulkifli meminta dukungan dari berbagai pihak. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu pemerintah telah memberi dukungan kepada MPR dalam rangka melakukan sosialisasi dengan mengelurkan instruksi presiden. “Setelah ada pemerintahan baru, perlu adanya dukungan yang baru pula,” ujarnya.
Dikatakan pada masa pemerintahan sebelumnya juga sudah ada MOU antara para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk melakukan sosialisasi namun hal demikian belum berjalan maksimal. Untuk itu MPR periode sekarang menegaskan keinginannya untuk melakukan kerja sama dengan kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi.
Dipaparkan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jalinan kerja sama yang dilakukan bisa dengan memasukkan hal-hal yang menjadi bahan sosialisasi ke dalam kurikulum sekolah. Dengan Kementerian Dalam Negeri bisa dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi bagi aparatnya. Serta dengan Kementerian Luar Negeri bisa diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya sangat banyak. “Dengan adanya kerja sama kementerian terkait maka sosialisasi bisa lebih efektif dan massif,” ucapnya.
Diakui di masa MPR di bawah pimpinan Taufiq Kiemas, sosialisasi yang dilakukan disebut sukses. Dalam periode sekarang, Zulkifli mengajak hal-hal yang dijadikan bahan sosialisasi itu diterapkan atau diimplementasikan dalam keseharian. “Sudah saatnya kita mengimplementasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian,” tegasnya.
Dengan implementasi tersebut maka tidak akan ada lagi masalah-masalah suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi sumber konflik. “Tantangan kita bukan lagi masalah SARA namun soal ketimpangan kaya-miskin, pengangguran, dan semacamnya, ” ujarnya. Diakui untuk melaksanakan hal tersebut sangat susah apalagi kalau hanya mengandalkan MPR.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengakui pentingnya seluruh masyarakat memiliki rasa kebangsaan. Disebut banyak jajaran aparat pemerintah yang berada di luar negeri tak hafal dengan Pancasila. Untuk itu sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat mendesak untuk dilakukan. “Saya mendukung program ini,” ujarnya dengan tegas.
Diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, sosialisasi dilakukan oleh MPR dalam setiap periode namun ketika dilaksanakan di lapangan ia akan berhadapan dengan hal-hal yang baru, apalagi pemerintahan di pusat dan daerah yang baru, akibatnya terkadang terjadi proses ketidakberlanjutan. Pengalaman dirinya saat menjadi Ketua MPR, sosialisasi yang dilakukan di daerah disambut dengan baik.
Adanya keinginan kerja sama MPR dengan kementerian terkait disambut baik oleh Tjahjo Kumolo. Menurutnya dengan pahamnya kepala daerah akan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika maka setiap pengambilan keputusan akan bermuara kepada 4 hal tadi.
Diakui untuk memberi pencerahan kepada kepala daerah akan nilai-nilai itu sangat sulit. Ada kepala daerah yang ukuran keberhasilannya dinilai bukan dari bagaimana bisa mengimplementasikan keempat nilai tadi namun oleh nilai-nilai lain. “Ada yang diukur dengan seringnya menteri datang ke daerah itu.”
Bagi Anies Baswedan, sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal harus terus dilakukan. “Tidak boleh bosan kita menyampaikan hal itu,” ujarnya. Dikatakan bahwa dulu nasionalisme di Indonesia dibangun lewat dunia pendidikan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa untuk melanggengkan keempat nilai-nilai tadi harus lewat dunia pendidikan.
Anies Baswedan setuju dengan adanya keinginan kerja sama itu. Dirinya akan memasukkan nilai-nilai tadi tidak hanya di kurikulum namun juga di intrakurikuler, ekstrakurikuler bahkan non kurikulum. “Semua akan digunakan untuk menjaga semangat nasionalisme,” ujarnya.
Menurut alumni UGM itu kunci sukses sosialisasi juga akan tercapai bila dilakukan oleh guru dan orangtua. Untuk itu dirinya mengharap agar guru dan orangtua tidak hanya diberi sosialisasi namun juga dilibatkan dalam kegiatan itu.
Problem sosialisasi yang dilakukan oleh MPR, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bisa jadi lembaga ini didesain bukan untuk melakukan sosialisasi. Tak hanya itu, MPR periode yang lalu juga belum membakukan keempat hal tadi secara substansial.
Meski demikian dirinya berharap agar MPR bisa menjadi lembaga yang bisa menggerakkan seluruh lembaga untuk melakukan sosialisasi. “Target sosialisasi MPR harus kepada kelompok-kelompok strategis,” ujarnya.